Kriteria dan Skala Prioritas Pemanggilan PPG Dalam Jabatan Kemenag

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru di Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan sertifikasi kepada guru yang sudah mengajar, dengan mempertimbangkan berbagai kriteria dan skala prioritas tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai kriteria sasaran dan skala prioritas pemanggilan PPG Dalam Jabatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Sasaran dan Skala Prioritas

Pemanggilan peserta PPG Dalam Jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang mencerminkan kebutuhan mendesak serta keadilan dalam distribusi kesempatan. Berikut adalah kriteria dan skala prioritas yang digunakan:

Guru Penyandang Disabilitas
Guru yang memiliki disabilitas mendapatkan perhatian khusus dalam program ini. Prioritas ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua guru, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk meningkatkan kompetensi melalui PPG.
Proporsionalitas Wilayah dan Jenjang Satminkal
Distribusi kepesertaan PPG mempertimbangkan proporsionalitas wilayah dan/atau jenjang Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesempatan mengikuti PPG terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Guru dari Wilayah Binaan 3T
Guru yang mengajar di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) mendapatkan prioritas khusus. Wilayah 3T sering kali menghadapi tantangan akses pendidikan, sehingga guru di daerah ini diprioritaskan untuk mendapatkan sertifikasi guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
Guru Berstatus ASN Kementerian Agama
Guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Kementerian Agama juga menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru agama yang mengabdi di lembaga pendidikan keagamaan.
Usia Calon Peserta
Pemanggilan peserta PPG Dalam Jabatan diurutkan berdasarkan usia, dengan prioritas diberikan kepada guru yang lebih tua. Kriteria ini mempertimbangkan masa pengabdian dan kebutuhan untuk segera mendapatkan sertifikasi sebelum memasuki usia pensiun.
Masa Kerja dan Pangkat/Golongan
Guru dengan masa kerja (pengalaman mengajar) yang lebih lama serta pangkat/golongan yang lebih tinggi saat dicalonkan akan diprioritaskan. Kriteria ini mencerminkan penghargaan terhadap dedikasi dan pengalaman guru dalam dunia pendidikan.
Guru Agama yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
Guru agama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menjadi bagian dari prioritas. Hal ini memastikan bahwa guru agama yang didanai secara lokal mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Mengapa PPG Dalam Jabatan Penting?

PPG Dalam Jabatan bukan hanya sekadar program sertifikasi, tetapi juga wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan memprioritaskan guru berdasarkan kriteria di atas, program ini diharapkan dapat:

Meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru.
Memberikan dampak positif pada kualitas pembelajaran di kelas.
Mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas, terutama di wilayah 3T dan bagi guru penyandang disabilitas.
Memperkuat profesionalisme guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional.

Kesimpulan

Kriteria dan skala prioritas pemanggilan PPG Dalam Jabatan mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa program ini menjangkau guru yang paling membutuhkan, dengan mempertimbangkan faktor keadilan, kebutuhan wilayah, dan pengalaman. Dengan adanya prioritas bagi guru penyandang disabilitas, guru di wilayah 3T, serta mereka yang memiliki pengalaman dan dedikasi panjang, PPG Dalam Jabatan menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi pendidikan di Indonesia.

Bagi guru yang memenuhi kriteria di atas, pastikan untuk mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti prosedur pendaftaran sesuai ketentuan resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau instansi terkait. Mari bersama wujudkan pendidikan yang lebih berkualitas untuk generasi masa depan!